Menkominfo Siap Tindak Tegas Fintech Ilegal

menkominfo-siap-tindak-tegas-fintech-ilegal-1

RUPANYA Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, pihaknya akan mengambil kegiatan tegas tanpa kompromi pada pelanggaran yang terjadi di sektor teknologi finansial atau yang lebih dikenal fintech.

“Kami tegaskan di sini, ana akan sangat tegas & tidak kompromi terkait dengan pelanggaran sektor finansial tersebut, ” ujar Johnny.

 

Meski kemajuan terutama peer-to-peer lending fintech ataupun platform pinjaman online merupakan suatu hal yang mengambungambung, Johnny menegaskan semua bagian harus berhati-hati.

Sebab ditemukan ribuan fintech ilegal. Ribuan fintech itu melanggar aturan dan termasuk dalam pinjaman online minus izin.

“Sejak tahun 2018 sampai 17 Agustus 2021, Kementerian Kominfo telah memutus akses 3. 856 konten terkait fintech yang melanggar peraturan perundangan, ” terangnya.

Johnny menjelaskan perkembangan industri fintech tidak terlepas sebab berbagai ancaman online, sesuai manipulasi korban melalui social engineering, peretasan informasi menggunakan metode sniffing dan modus money mule.

Guna mengantisipasi hal tersebut, Kominfo telah melakukan sikap strategis dari hulu ke hilir yakni strategi upstream atau arus hulu midstream atau arus tengah serta downstream atau arus mulut.

Dalam strategi upstream, Kominfo melakukannya menggunakan Gerakan Nasional Literasi Digital dengan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk mengkultivasi kebudayaan kesadaran perlindungan privasi & data pribadi.

Gerakan ini menargetkan menjangkau 12, 48 juta peserta di 514 kabupaten serta kota setiap tahunnya.

Sementara, untuk melaksanakan strategi kedua yakni dalam midstream, Kominfo mengambil 3 upaya yaitu pemutusan kanal terhadap platform pinjaman online ilegal secara langsung maupun melalui Appstore atau Playstore. Kedua berkaitan dengan pengamanan data pribadi pengguna serta penanganan jika terjadi isyarat kebocoran data pribadi.

Serta ketiga penerbitan klarifikasi terhadap hoaks atau disinformasi melalui kerja cocok lintas pihak, dengan departemen dan lembaga diantaranya OJK, BSSN, Kementerian Agama, Kemendikbudristek, Kementerian Investasi, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemendag dan PPATK beserta kementerian lainnya.

Adapun strategi ketiga Kementerian Kominfo berkaitan dengan downstream atau arus hilir.

“Kominfo mendukung upaya penegakan hukum melalui kerja sama dengan kementerian & lembaga terkait seperti BSSN, Bareskrim Polri, dan Kejagung. ” pungkasnya.

(DRM)