Kominfo Blokir Akun Youtube M. Kece, Ini Alasannya

kominfo-blokir-akun-youtube-m-kece-ini-alasannya-1

RUPANYA Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil sikap tegas terhadap penyebaran konten yang dibuat oleh Akun Youtube M. Kece, yang diduga memiliki muatan penodaan agama, serta informasi yang dapat menimbulkan rasa antipati atau permusuhan berdasarkan untuk suku, agama, ras, serta antar golongan (SARA).

Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi, menjelaskan bahwa kementeriannya telah melakukan penetapan akses terhadap 20 gambar dari akun Youtube M. Kece, serta 1 video dari platform TikTok.

 

“Kominfo juga telah menempuh upaya koordinasi dengan para pengelola platform, dan kementerian/lembaga terkait terus dilakukan untuk mencegah penyebaran serta penyalahgunaaan konten tersebut, ” kata Dedy, Senin (23/8/2021).

Dari sisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, tindakan pemilik akun Youtube M. Kece dapat dikategorikan sebagai pengerjaan konten yang melanggar pencetus 28 ayat 2 jo. pasal 45A.

Dalam pasal itu, disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa antipati atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, suku bangsa, dan antar golongan (SARA) dipidana dengan pidana tangsi paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda menyesatkan banyak Rp1. 000. 000. 000, 00 (satu miliar rupiah).

Dedy memaparkan, upaya penanganan konten terhadap akun Youtube M. Kece dilakukan sesuai dengan beberapa ketentuan perundangan, antara lain PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE), khususnya pada Pasal 5 terkait larangan bagi Pemangku Sistem Elektronik untuk memuat konten yang melanggar peraturan dan Pasal 96 terkait klasifikasi dan definisi konten yang melanggar peraturan.

Kemudian Peraturan Gajah (PM) No. 5 tarikh 2020, khususnya Pasal 13 mengenai kewajiban pemutusan kanal terhadap Informasi Elektronik & Dokumen Elektronik yang dilarang, serta Pasal 15 melanda ketentuan waktu serta jalan pemutusan akses konten dengan dilarang, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

“Patroli siber selama 24 jam 7 hari beroperasi untuk menemukan dan menindaklanjuti konten-konten yang melanggar sistem perundang-undangan yang berlaku mau terus dilakukan, ” tambah Dedy.

Dedy juga mengimbau masyarakat buat tetap tenang dan langsung menjaga perdamaian baik pada ruang fisik maupun ruang digital.

Kalau masyarakat menemukan konten yang melanggar undang-undang, termasuk penodaan agama atau yang diduga memiliki muatan penodaan petunjuk, serta informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dapat melaporkan.

“Caranya melalui aduankonten. id dan kanal pengaduan lain yang disediakan, ” pungkas Dedy.

(DRM)